ppid.bolmutkab.go.id —–» Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) melaksanakan Rapat Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (IKPD MCSP) sebagai bukti komitmen dalam pencegahan korupsi. Di Aula lantai tiga Kantor Bupati, Kamis, (7/5/2026).

Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor : B/2464/KSP.00/70-75/04/2026 perihal Atensi Tindak Lanjut Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Boltara. 

Diawali dengan momen penandatanganan Pakta Integritas seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah pengampu IKPD MCSP, menegaskan keseriusan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Dalam sambutannya, Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE.,M.Ec.Dev menekankan pentingnya atensi dan tindak lanjut koordinasi dalam program pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara. 

Dikatakan, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pencapaian IPKD sebesar 72,2% pada tahun 2025 menjadi indikator positif dari berbagai program dan kebijakan yang telah diimplementasikan, kendatipun turun 3% dari tahun 2024

Angka ini mencerminkan keseriusan Pemda Boltara dalam membangun sistem yang mampu meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

"Kita dipantau, diawasi berbagai elemen diantaranya KPK, BPK dan Inspektorat yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di tingkat daerah, maka Waspadai Korupsi! sebagai tanda awas kita penuhi dokumen penting sebagai bentuk transparansi, dan kepada Kominfo agar website Pemda benar-benar running,"tegasnya.

Dalam rapat yang berlangsung, Bupati terus mengevaluasi tindak lanjut IPKD MCSP hingga ke persoalan pengaduan melalui SP4N Lapor.